Pelanggaran KodeEtik dimasyarakat (part 2)

Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik tanggal 20/10/2017

            Hari ini saat pulang dari kampus saya pulang menggunakan kendaraan ojek online, karna saya tidak membawa motor saya karna sedang diservice. Saat saya sedang menunggu dihalte depan kampus, ada bapak2 yang sedang menunggu angkutan umum lewat disamping saya sambil merokok dan asapnya tetap menerpa wajah saya, saya lalu batuk agar si bapak pindah dengan segera, namun ternyata bapak itu tidak peka sama sekali, akhirnya saya pindah dari tempat duduk tersebut.  

Pelanggaran kode etik tanggal 21/10/2017

            Hari ini saat perjalanan kekampus saat melewati jalanan kemang pratama, saya melihat anak-anak sd memakai seragam sekolah mengendarai motor dengan berbonceng tiga dengan temannya dan hanya pengemudi yang memakai helm sedangkan teman-temannya tidak memakai helm.

Pelanggaran kode etik tanggal 22/10/2017

            Hari ini hari minggu adalah saat berkumpul semua keluarga, dan keluarga saya memutuskan untuk makan malam diluar. Saya memutuskan untuk makan disalah satu restoran didaerah kartini, saya melihat sesorang makan menggunakan tangan kirinya  dan tangan kanannya memegang handphone.

Pelanggaran kode etik tanggal 23/10/2017

            Sebelum pergi kekampus seperti biasanya saya membantu ibu saya menyapu rumah, saat sedang menyapu teras rumah, ada beberapa anak smp yang lewat depan rumah saya sambil memegang sebatang rokok dan membuangnya didepan rumah tetangga saya lalu menginjaknya dan membuangnya ke selokan.

Pelanggaran kode etik tanggal 24/10/2017

            Hari ini saat saya pulang dari kampus saya melewati lampu merah didepan Mega Bekasi. Dan setelah lampu hijau masih banyak orang-oang yang menyebrang begitu saja padahal pemerintah sudah menyediakan jembatan penyebrangan sudah disediakan tidak jauh dari lampu merah.

Pelanggaran kode etik tanggal 25/10/2017

            Hari ini saya berbelanja ketanahabang untuk dijual kembali  ditoko saya. Saat dicommuterline saya berdiri ddidekat tempat duduk prioritas. Lalu setelah kereta tiba di stsiun cakung naiklah seorang nenek kedalam kereta lalu mencari tempat duduk, namun orang-orang yang duduk ditempat duduk prioritas itu tidak ada yang mau berdiri memberikan hak duduk kepada nenek itu karna yang saya lihat orang-orang yang duduk disana tidak hamil, tidak juga membawa anak dan tidak juga disabilitas.

Pelanggaran kode etik tanggal 26/10/2017

            Hari ini adalah hari pengumpulan tugas salah satu mata kuliah dikampus saya. Ada seorang mahasiswa yang mengcopypaste tugas teman saya yang sudah lebih dulu mengirim dan memposting ke blog. Dia mengcopy seluruh blog tanpa mencantumkan sumber, padahal dosen saya sudah memperingatkan bahwa tidak boleh mengcopy paste hasil karya orang lain.

Pelanggaran Kode Etik Dimasyarakat (Part 1)

Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik tanggal 13/10/2017

            Hari ini saat perjalanan pulang dari kampus, ada pelanggaran yang terjadi dan saya alami sendiri peristiwa tersebut. Pelanggaran itu adalah pelanggaran kode etik saat mengemudi. Sebuah motor tidak menggunakan jalur yang semestinya dilewati. Saat itu saya sedang mengendarai mobil di rawalumbu. Saya melewati jalur oneway, dan saat itu juga ada motor yang menerobos dengan melawan arus oneway dengan kecepatan tinggi pula, akibatnya spion mobil saya tersenggol oleh stang motor tersebut.

Pelanggaran kode etik tanggal 14/10/2017

            Hari ini adalah hari santu dimana hari termalas untuk kekampus tapi demi masa depan yang cerah saya harus melaluinya. Pelanggaran yang terjadi hari ini yang saya lihat adalah saat saya selesai kuliah dan berjalan keparkiran motor belakang kampus. Saya pulang bersama teman-teman saya, diantara teman-teman saya ada salah satu yang membawa minum dan membuangnya diarea parkir, karna saya melihatnya saya langsung menegurnya dan dia langsung membuangnya ketempat sampah.

Pelanggaran kode etik tanggal 15/10/2017

            Hari ini saya pergi jalan-jalan bersama keluarga ke jakarta, ditengah perjalanan saya melihat banyaknya pedagang kaki lima disana yang berjualan diatas trotoar dimana trotoar itu adalah tempat untuk pejalan kaki sehingga para pejalan kaki terganggu dan tidak aman saat mereka terpaksa melewati badan jalan untuk melewati jalanan itu.

Pelanggaran kode etik tanggal 16/10/2017

            Hari ini saat pulang kuliah saya menunggu transportasi online menjemput saya. Saya menunggu dihalte yang terletak didepan kampus saya. Saat menunggu ada seseorang yang merokok didepan saya dengan santainya, asap rokonya langsung menuju kearah saya, tidak lama setelah itu roko yang belum habis itu dia buang begitu saja ke lantai halte dan tepat didepan kaki saya dan dia langsung pergi meninggalkan halte.

Pelanggaran kode etik tanggal 17/10/2017

            Hari ini adalah hari yang sangat melelahkan bagi saya karna jadwal kuliah yang padat. Saya pergi kuliah saya melewati jalan tidak seperti jalan yang saya lalui atau jalan tikus agar cepat sampai dikampus karna saat itu saya sudah hampir terlambat. Namun ternyata jalanan yang saya lewati macet hanya karna mobil yang parkir dibadan jalan sehingga membuat jalan semakin sempit. Pengemudi lain sudah memberikan klakson agar pengemudi itu segera memindahkan mobilnya dan akhirnya jalan kembali lancar setelah 15 menit.

Pelanggaran kode etik tanggal 18/10/2017

            Hari ini saya libur kuliah karna tidak ada jadwal jadi saya memutuskan untuk membeli barang ke tanahabang. Sekitar siang pukul 12.30 PM saya duduk didepan gedung tanahabang untuk menunggu transportasi online menjemput. Pelanggaran yang saya lihat saat tu adalah banyaknya pedagang kaki lima berjualan dibadan jalan, banyaknya bajai yang berhenti mencari penumpang dibadan jalan yang membuat jalan semakin sempit dan macet parah.

Pelanggaran kode etik tanggal 19/10/2017

            Hari ini saat pulang kuliah saya melewati jalan kalimalang. Dan seperti bisa jalanan macet karna lampu merah. Keadaan ini membuat pengemudi motor melewati trotooar agar tidak terjebak macet, padahal trotoar tersebut sudah dihiasi taman dan ditutup dengan tiang agar tidak dilewati oleh motor, namun karna sifat ketidaksabaran pengemudi motor tetap melewati trotoar yang sudah rapi tersebut.

Contoh pelanggaran kode etik profesi

PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI

Kode Etik Advokat (Pengacara)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

a.       Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.

b.      Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari Advokat.

c.       Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d.      Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e.       Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.

f.       Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II
KEPRIBADIAN ADVOKAT
Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

a.       Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

b.      Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.

c.       Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.

d.      Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.

e.       Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.

f.       Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.

g.      Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile).

h.      Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.

i.        Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III
HUBUNGAN DENGAN KLIEN
Pasal 4

a.       Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.

b.      Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.

c.       Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

d.      Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.

e.       Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

f.       Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

g.      Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

h.      Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.

i.        Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.

j.        Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

k.      Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

BAB IV
HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT
Pasal 5

a.       Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

b.      Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.

c.       Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

d.      Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.

e.       Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.

f.       Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.

BAB V
TENTANG SEJAWAT ASING
Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VI
CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA
Pasal 7

a.       Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice ".

b.      Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.

c.       Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad informandum" maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.

d.      Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.

e.       Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

f.       Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.

g.      Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.

h.      Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.

i.        Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK
Pasal 8

a.       Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.

b.      Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.

c.       Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat Advokat.

d.      Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.

e.       Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.

f.       Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.

g.      Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.

h.      Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatulembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII
PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 9

a.       Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.

b.      Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB IX
DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama
KETENTUAN UMUM
Pasal 10

1.      Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.

2.      Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:

a.       Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

b.      Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.

3.      Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.

4.      Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:

a.       Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;

b.      Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;

c.       Pengadu/Teradu.

Bagian Kedua
PENGADUAN
Pasal 11

1.      Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:

a.       Klien.

b.      Teman sejawat Advokat.

c.       Pejabat Pemerintah.

d.      Anggota Masyarakat.

e.       Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.

2.      Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut epentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.

3.      Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Bagian Ketiga
TATA CARA PENGADUAN
Pasal 12

1.      Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

2.      Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.

3.      Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.

4.      Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

Bagian Bagian Keempat
PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH
Pasal 13

1.      Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.

2.      Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

3.      Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

4.      Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.

5.      Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.

6.      Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling tambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.

7.      Pengadu dan yang teradu:

a.       Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.

b.      Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

8.      Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:

a.       Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;

b.      Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

c.       Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

9.      Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:

a.       Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;

b.      Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

c.       Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

Bagian Kelima
SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH
Pasal 14

1.      Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.

2.      Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

3.      Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,

4.      Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.

5.      Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 15

1.      Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:

a.       Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;

b.      Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;

c.       Menolak pengaduan dari pengadu.

2.      Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.

3.      Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4.      Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.

5.      Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
SANKSI-SANKSI
Pasal 16

1.      Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

a.       Peringatan biasa.

b.      Peringatan keras.

c.       Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.

d.      Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

2.      Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

a.       Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.

b.      Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.

c.       Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

d.      Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

3.      Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.

4.      Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Bagian Kedelapan
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN
Pasal 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

a.       Anggota yang diadukan/teradu;

b.      Pengadu;

c.       Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;

d.      Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;

e.       Dewan Kehormatan Pusat;

f.       Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
Pasal 18

1.      Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.

2.      Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.

3.      Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.

4.      Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.

5.      Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.

6.      Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.

7.      Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.

8.      Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.

9.      Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.

10.  Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.

11.  Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.

12.  Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.

13.  Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
Pasal 19

1.      Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.

2.      Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

3.      Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.

4.      Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:

a.       Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;

b.      Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;

c.       Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;

d.      Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;

e.       Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;

f.       Instansi-instansi yang dianggap perlu.

5.      Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bagian Kesebelas
KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN
Pasal 20

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X
KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN
Pasal 21

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 22

1.      Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia tanpa terkecuali.

2.      Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

3.      Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintah.

4.      Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan Kode Etik Advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

Contoh kasus pelanggaran kode etik profesi

Surabaya – Pengacara senior Hasnudi (nama samaran) diberhentikan secara tetap sebagai advokat melalui keputusan perkara No 11/DKP/Peradi/IV/2012 atas perkara No 44GPERADI;DK-JATIM/2013 oleh majelis kehormatan daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta, sejak Selasa 03/05/2016) silam.

Keputusan PERADI tersebut keluar lantaran Hasnudi dinilai tidak menjalankan tugasnya sebagai advokat secara baik atau melanggar kode etik sebagai advokat saat menangani kasus keluarga Murdi (nama samaran) terkait perkara penganiayaan di Polrestabes Surabaya.

Keputusan pemberhentian atas advokat yang berkantor di Jalan Indah, Surabaya ini diambil dalam sidang majelis kehormatan Peradi di kantor Peradi, Gedung Ariobimo Center, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sidang pembacaan putusan tindakan pelanggaran kode etik UU No 18\/2003 tentang kode etik advokat tersebut dipimpin ketua majelis hakim Dewan Kehormatan Peradi Pusat dengan hakim anggota.

Advokat Hasnudi(nama samaran) sebagai teradu 1 terbukti melanggar ;
1.Pasal 6 huruf A UU No 18/2003 tentang Advokat.
2. Melanggar sumpah dan jani advokat dan kode etik profesi advokat sesuai pasal 6 huruf F dan larangan rangkap jabatan yang bertentangan dengan pasal 3 ayat 1 huruf 9 UU No 18/2003 tentang advokat juncto pasal 3 huruf G UU 2/2014 tentang perubahan atas UU No 30/2004 tentang Jabatan Notaris.

Hasnudi (nama samaran) dalam putusan tersebut juga diperintahkan agar menyerahkan kembali Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Sekertaris Dewan Kehormatan PERADI Jawa Timur.

Atas putusan ini, Hasnudi(nama samaran) diberi kesempatan untuk banding dalam waktu 21 hari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Advokat Hasnudi (nama samaran) terjerat kasus penipuan bermula dari adanya permasalahan hukum yang dialami Musi bersama Sri (nama samaran ,istri), Alvin (nama samaran, anak) serta Thi (nama samaran,temannya). Mereka dilaporkan oleh Juniwanti Sugihman atas tuduhan penganiayaan, pengeroyokan, serta pengerusakan.

Saat itu, Hasnudi(nama samaran) ditunjuk sebagai pengacara kasus mereka. Nah, ditengah proses hukum itulah, Hasnudi (nama samaran) mengaku bisa menghentikan kasus tersebut dan meminta uang ratusan juta untuk mengkondisikan kepolisian.

Namun setelah uang diberikan sebesar Rp 165 juta, mereka justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya. Advokat Hairanda pun lari dari tanggung jawabnya, hingga akhirnya dilaporkan ke polisi telah melakukan penipuan.

Rabu (2/9/2015), Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Mahdi (nama samaran), menyatakan pengacara Hasnudi (nama samaran) terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Dan menjatuhi hukuman pidana selama 6 bulan penjara pada Hasnudi (nama samaran).

Rabu (20/1/2016), Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang diketuai Nanang (nama samaran) justru menjatuhkan hukuman lebih berat menjadi 2 tahun penjara kepada Advokat Hasnudi. (Han/Son)

Tanggapan :

Menurut saya dalam kasus diatas, kode etik yang dilanggar oleh seorang advokat atau pengacara adalah :

1.      kode etik pasal 2, karena didalam pasal 2 dijelaskan bahwa seorang advokat haruslah bersikap jujur dalam menegakkan keadilan.

2.      pasal 4 yang dijelaskan bahwa advokat tidak boleh meninggalkan tugas yang dibebankan kepadanya yang merugikan klien

3.      Pasal 6 huruf A UU No 18/2003 tentang Advokat

4.      Melanggar sumpah dan jani advokat dan kode etik profesi advokat sesuai pasal 6 huruf F dan larangan rangkap jabatan yang bertentangan dengan pasal 3 ayat 1 huruf 9 UU No 18/2003 tentang advokat juncto pasal 3 huruf G UU 2/2014 tentang perubahan atas UU No 30/2004 tentang Jabatan Notaris.

Sumber :

http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/5

https://www.deliknews.om/2016/05/11/tipu-klien-advokat-hairanda-dipecat-dari-peradi/